Tentang Kami

ANGGARAN DASAR
KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA
MAUMERE SINAR NIAGA

MUKADIMAH
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dengan kesadaran akan pentingnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, maka para pendiri sepakat membentuk Koperasi Produsen Serba Usaha Maumere Sinar Niaga.
Koperasi merupakan wadah ekonomi anggota yang dibangun atas semangat kebersamaan, gotong royong, kemandirian, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan. Atas dasar tersebut, disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 1
Nama
1.Koperasi ini bernama KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA MAUMERE SINAR NIAGA, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
2.Koperasi dapat menggunakan nama singkat KPSU MAUMERE SINAR NIAGA.

Pasal 2
Tempat Kedudukan
1.Koperasi berkedudukan di Jl. Raya Labuan KM.19, Kp. Saketi Pasir RT.003/RW.001, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
2.Koperasi dapat membuka kantor cabang, unit usaha, gerai, tempat pelayanan, gudang, atau bentuk jaringan usaha lainnya berdasarkan keputusan Pengurus dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Wilayah Kerja
Wilayah kerja Koperasi meliputi Provinsi Banten dan dapat dikembangkan ke wilayah Provinsi lain serta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai perkembangan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP
Pasal 4
Landasan
1.Pancasila.
2.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Asas kekeluargaan.
4.Peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 5
Asas
Koperasi berasaskan kekeluargaan, gotong royong, demokrasi ekonomi, kemandirian, dan kebersamaan.

Pasal 6
Prinsip
1.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2.Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3.Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
4.Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha anggota.
5.Koperasi mengembangkan pendidikan perkoperasian.
6.Koperasi bekerja sama dengan koperasi lain.
7.Koperasi mengutamakan kepentingan anggota tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 7
Maksud
Koperasi didirikan sebagai wadah usaha bersama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi anggota melalui kegiatan produksi, perdagangan, distribusi, pemasaran, jasa, dan kegiatan usaha lainnya.

Pasal 8
Tujuan
1.Meningkatkan kesejahteraan anggota.
2.Meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktivitas anggota.
3.Meningkatkan nilai tambah produk anggota.
4.Memperluas akses pasar bagi produk anggota.
5.Menciptakan lapangan usaha dan kesempatan kerja.
6.Meningkatkan kemampuan kewirausahaan anggota.
7.Membangun jaringan usaha antaranggota.
8.Mengembangkan usaha yang berkelanjutan.
9.Meningkatkan pendapatan anggota dan Koperasi.
10.Berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Pasal 9
Kegiatan Usaha
1.Perdagangan umum.
2.Perdagangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3.Pengadaan dan pemasaran produk.
4.Pengolahan hasil produksi.
5.Penyediaan sarana produksi.
6.Penyediaan kebutuhan pangan dan sembako.
7.Perdagangan produk UMKM.
8.Suplier, Distribusi dan pemasaran produk.
9.Pergudangan.
10.Transportasi dan logistik.
11.Pengadaan barang dan jasa.
12.Usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
13.Usaha kuliner.
14.Usaha perdagangan melalui Marketplace/took online/kios/gerai.
15.Usaha digital dan perdagangan elektronik.
16.Simpan Pinjam dan Permodalan
17.Kemitraan dengan badan usaha, pemerintah, BUMN/BUMD, BUMDes, KDKMP, dan lainnya.
18.Pengembangan usaha produktif.
19.Kegiatan usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Pengelolaan Unit Usaha
Pengurus dapat membentuk unit usaha dan mengangkat pengelola berdasarkan kebutuhan, rencana kerja, anggaran, dan keputusan Rapat Anggota.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 11
Syarat
1).Anggota adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat, menyetujui AD/ART, mengajukan permohonan, memberikan data yang benar, dan memenuhi kewajiban keanggotaan.
2).Keanggotaan berlaku setelah permohonan diterima dan dicatat dalam Buku Daftar Anggota.
3).Persyaratan khusus bagi anggota produsen/usahawan diatur dalam ART.

Pasal 12
Sifat Keanggotaan
Keanggotaan bersifat pribadi, sukarela, terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan, dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 13
Hak Anggota
Anggota berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; memilih dan dipilih; memperoleh pelayanan; memperoleh informasi dan laporan; menyampaikan usul; serta memperoleh SHU sesuai ketentuan.

Pasal 14
Kewajiban Anggota
Anggota wajib mematuhi AD/ART dan keputusan Rapat Anggota; membayar simpanan dan kewajiban yang sah; berpartisipasi dalam kegiatan koperasi; menjaga aset dan nama baik koperasi; serta memberikan data yang benar.

Pasal 15
Berakhirnya Keanggotaan
Keanggotaan berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri tertulis, tidak lagi memenuhi syarat, atau diberhentikan berdasarkan alasan dan prosedur yang adil dalam ART.

Pasal 16
Penyelesaian Hak Anggota
Penyelesaian simpanan dan kewajiban anggota yang keluar dilakukan berdasarkan jenis simpanan, perjanjian, AD/ART, keputusan Rapat Anggota, pembukuan, dan peraturan yang berlaku. Hak penarikan dan waktu pengembalian tiap jenis simpanan harus diatur jelas dalam ART.

BAB V
RAPAT ANGGOTA
Pasal 17
Kedudukan
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Setiap anggota mempunyai satu suara. Keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat; bila tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara sesuai ketentuan.

Pasal 18
Jenis Rapat
Rapat Anggota terdiri atas Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota lainnya. RAT diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun buku. Rapat dapat dilaksanakan tatap muka atau secara elektronik sesuai ketentuan hukum.

Pasal 19
Wewenang
Rapat Anggota berwenang mengubah AD/ART; memilih dan memberhentikan Pengurus/Pengawas; mengesahkan rencana kerja dan anggaran; menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban; menetapkan penggunaan SHU; menetapkan kebijakan modal; serta memutus penggabungan, pembagian, atau pembubaran.

Pasal 20
Tata Cara
Pemanggilan, kuorum, tata tertib, notulen, pemungutan suara, dan rapat luar biasa diatur lebih lanjut dalam ART sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGURUS
Pasal 21
Susunan dan Masa Jabatan
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Susunan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Masa jabatan ditetapkan 5 tahun. Nama Pengurus pertama dicantumkan dalam akta pendirian/keputusan rapat pendirian.

Pasal 22
Tugas dan Wewenang
Pengurus mengelola koperasi; menyusun rencana kerja dan anggaran; menyelenggarakan RAT; menyusun laporan; memelihara daftar anggota dan pembukuan; mengangkat pengelola; mewakili koperasi; dan melaksanakan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 23
Tanggung Jawab
Pengurus wajib bertindak dengan itikad baik, hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

BAB VII
PENGAWAS
Pasal 24
Pengangkatan
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Susunan dan masa jabatan selama 5 tahun ditetapkan dalam rapat.

Pasal 25
Tugas
Pengawas memeriksa kebijakan dan pengelolaan koperasi, meminta keterangan, memeriksa catatan dan dokumen, menyampaikan hasil pemeriksaan tertulis, serta memberi saran perbaikan dan laporan kepada Rapat Anggota.

BAB VIII
PENGELOLA DAN KARYAWAN
Pasal 26
Pengelola
Pengurus dapat mengangkat manajer/pengelola dan karyawan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas, target, imbalan, evaluasi, dan hubungan kerja ditetapkan dalam keputusan Pengurus atau perjanjian kerja.

BAB IX
PERMODALAN DAN SIMPANAN
Pasal 27
Sumber Modal
Modal koperasi berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Modal Sendiri
Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sumber modal sendiri lain yang sah.

Pasal 29
Ketentuan Iuran / Simpanan
1).Koperasi menetapkan iuran anggota sebagai berikut:
a).Iuran / Simpanan Pokok sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap anggota, dibayarkan satu kali pada saat pendaftaran keanggotaan.
b).Iuran / Simpanan Wajib sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per anggota setiap minggu, dan setiap bulan bagi anggota tertentu selama anggota masih aktif, sesuai tata cara pembayaran yang ditetapkan Koperasi.
c).Iuran / Simpanan Sukarela dengan jumlah tidak terbatas, sesuai kemampuan dan kesediaan masing-masing anggota.
2).Iuran / Simpanan Pokok yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali oleh anggota, termasuk pada saat keanggotaan berakhir, karena merupakan persyaratan administrasi keanggotaan yang disepakati pada saat pendaftaran.
3).Iuran / Simpanan Wajib dan Iuran Sukarela tidak dapat ditarik selama anggota masih berstatus aktif.
4).Iuran / Simpanan Wajib dan Iuran / Simpanan Sukarela dapat dimohonkan untuk ditarik setelah anggota resmi keluar dari keanggotaan dan telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada Koperasi, termasuk kewajiban pembayaran, pinjaman, atau tanggungan lain yang telah jatuh tempo.
5).Pengembalian Iuran / Simpanan Wajib dan Iuran / Simpanan Sukarela dilakukan setelah verifikasi pembukuan dan penyelesaian kewajiban, berdasarkan prosedur, jangka waktu, serta kondisi likuiditas Koperasi yang ditetapkan dalam ART atau keputusan Rapat Anggota.
6).Koperasi wajib mencatat setiap penerimaan dan pengembalian iuran secara tertib dan memberikan bukti transaksi kepada anggota.
7).Penamaan iuran dalam Anggaran Dasar tidak dengan sendirinya menentukan perlakuan akuntansinya. Pengurus wajib menetapkan klasifikasi akuntansi berdasarkan substansi hak dan kewajiban, ketentuan hukum, serta standar akuntansi yang berlaku; khususnya Iuran Wajib yang dapat dikembalikan setelah anggota keluar perlu dievaluasi apakah merupakan kewajiban Koperasi atau bagian modal.

Pasal 30
Modal Pinjaman
Koperasi dapat memperoleh pinjaman dari anggota, koperasi lain, bank, lembaga keuangan, atau sumber sah lainnya dengan memperhatikan kemampuan membayar dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 31
Dana Cadangan
Dana cadangan dibentuk dari bagian SHU dan sumber sah lainnya untuk memperkuat modal, menutup kerugian, dan pengembangan koperasi.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN
Pasal 32
Tahun Buku
Tahun buku dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember, kecuali ditetapkan lain sesuai hukum.

Pasal 33
Pembukuan dan Laporan
Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tertib dan benar, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban, serta menyampaikan laporan kepada Rapat Anggota. Sistem elektronik wajib memperhatikan keamanan, pencadangan, pembatasan akses, dan jejak audit.

BAB XI
SISA HASIL USAHA
Pasal 34
Pengertian
SHU merupakan pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, pajak, kewajiban, dan beban yang sah.

Pasal 35
Pembagian
1).Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi kewajiban, pajak, penyusutan, dan beban yang sah dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
2).SHU yang dialokasikan untuk jasa anggota dibedakan menjadi Jasa Modal Anggota (JMA) dan Jasa Usaha Anggota (JUA).
3).Besaran bagian/porsi SHU yang menjadi kumpulan JMA dan kumpulan JUA ditetapkan dan disahkan terlebih dahulu oleh Rapat Anggota setiap tahun buku atau melalui kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota.
4).Setelah nilai kumpulan JMA ditetapkan, pembagiannya adalah:
a.Modal Cadangan : 30% (tiga puluh persen);
b.Jasa Modal Anggota : 45% (empat puluh lima persen);
c.Pengurus/Pengawas : 5% (lima persen);
d.Pengelola/Karyawan : 5% (lima persen);
e.Dana Sosial : 5% (lima persen);
f.Pendidikan Karyawan : 5% (lima persen); dan
g.Perbaikan Lingkungan : 5% (lima persen).
5).Setelah nilai kumpulan JUA ditetapkan, pembagiannya adalah:
a.Modal Cadangan : 45% (empat puluh lima persen);
b.Jasa Modal Anggota : 20% (dua puluh persen);
c.Pengurus/Pengawas : 10% (sepuluh persen);
d.Pengelola/Karyawan : 10% (sepuluh persen);
e.Dana Sosial : 5% (lima persen);
f.Pendidikan Karyawan : 5% (lima persen); dan
g.Perbaikan Lingkungan : 5% (lima persen).
6).Persentase pada ayat (3) merupakan pembagian atas kumpulan JMA, sedangkan persentase pada ayat (4) merupakan pembagian atas kumpulan JUA; masing-masing berjumlah 100% dan tidak dijumlahkan satu sama lain
7).Istilah “Jasa Modal Anggota” pada rincian alokasi ayat (3) dan ayat (4) merupakan nama pos alokasi sebagaimana keputusan Rapat Anggota. Tata cara penghitungan dan penerima manfaat setiap pos wajib diperjelas dalam ART agar tidak terjadi penafsiran ganda dengan pengertian JMA sebagai kumpulan SHU.
8).Dasar penghitungan bagian JMA untuk masing-masing anggota dapat mempertimbangkan besarnya modal/iuran yang memenuhi syarat sebagai dasar perhitungan dan lamanya penyertaan selama tahun buku. Dasar penghitungan JUA untuk masing-masing anggota dapat mempertimbangkan transaksi atau partisipasi usaha anggota dengan Koperasi. Rumus, data, batasan, dan periode penghitungan ditetapkan dalam ART atau keputusan Rapat Anggota.
9).Pembagian kepada Pengurus/Pengawas, Karyawan, Dana Sosial, Pendidikan Karyawan, dan Perbaikan Lingkungan dilakukan berdasarkan kriteria, mekanisme penggunaan, dan pertanggungjawaban yang ditetapkan Rapat Anggota.
10).Pembagian SHU hanya dilakukan setelah laporan keuangan dan perhitungan SHU disahkan Rapat Anggota serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.

BAB XII
PENDIDIKAN, KERJA SAMA, DAN PEMBIAYAAN USAHA
Pasal 36
Pendidikan dan Kemitraan
Koperasi menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dan dapat bekerja sama dengan koperasi lain, pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, serta mitra sah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip koperasi.

Pasal 37
Kerja Sama dengan Pihak di Luar Keanggotaan
1).Koperasi dapat menjalin kerja sama usaha, kemitraan, investasi, pemasaran, penyediaan barang/jasa, atau bentuk kerja sama lain dengan orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, lembaga, dan pihak lain di luar keanggotaan.
2).Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus untuk kepentingan Koperasi, berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, kesetaraan, manfaat ekonomi, dan tidak bertentangan dengan prinsip serta tujuan Koperasi.
3).Kerja sama yang menimbulkan komitmen keuangan material, penggunaan atau pembebanan aset penting, penjaminan, investasi, atau risiko signifikan bagi Koperasi wajib memperoleh persetujuan Rapat Anggota terlebih dahulu. Batas materialitas dan pendelegasian kewenangan ditetapkan dalam ART atau keputusan Rapat Anggota.
4).Pengurus wajib menyampaikan rancangan kerja sama, analisis manfaat dan risiko, sumber pendanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengawasan kepada Pengawas dan anggota sesuai tingkat kewenangannya.

Pasal 38
Pemberian Modal Usaha kepada Anggota dan Pihak Lain
1).Koperasi dapat memberikan pembiayaan atau modal usaha kepada Anggota untuk menjalankan kegiatan usaha sepanjang sesuai tujuan dan bidang usaha Koperasi, didukung analisis kelayakan usaha, kemampuan pengembalian, ketersediaan likuiditas, dan kondisi keuangan Koperasi.
2).Setiap kegiatan usaha yang dibiayai atau dijalankan Koperasi wajib didahului rencana usaha (business plan), studi kelayakan, analisis risiko, proyeksi arus kas, kebutuhan modal, analisis pasar, serta kajian prospek usaha yang memadai.
3).Pemberian modal usaha kepada pihak di luar keanggotaan hanya dapat dilakukan dalam kerangka kegiatan usaha/kemitraan Koperasi yang sah, setelah memperoleh pertimbangan tertulis Pengawas dan persetujuan Rapat Anggota. Pengurus tidak berwenang memutuskan sendiri pemberian modal kepada pihak luar.
4).Pemberian modal usaha sebagaimana ayat (1) dan ayat (3) wajib didasarkan pada perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur jumlah dan tujuan penggunaan modal, jangka waktu, tahapan pencairan, kewajiban pengembalian, pembagian hasil usaha atau imbal hasil yang disepakati, jadwal pembayaran, jaminan (apabila dipersyaratkan), wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan keadaan kahar.
5).Pihak di luar keanggotaan yang menerima modal usaha wajib memberikan jaminan yang sah dan layak sesuai hasil penilaian risiko, kecuali Rapat Anggota secara tegas menyetujui bentuk mitigasi risiko lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum. Pengikatan dan penilaian jaminan wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6).Penerima modal usaha wajib mengembalikan modal dan memenuhi kewajiban pembagian hasil usaha kepada Koperasi setiap bulan atau sesuai jadwal dan batas waktu yang disepakati secara tertulis. Besaran, dasar perhitungan, waktu pembayaran, dan perlakuan apabila usaha rugi harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.
7).Pengurus wajib melakukan pemantauan penggunaan modal, menerima laporan usaha dan pembayaran, serta mengambil langkah penagihan atau penyelesaian apabila terjadi keterlambatan atau penyimpangan. Pengawas melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rapat Anggota.
8).Pemberian modal tidak boleh menggunakan dana yang terikat penggunaannya atau mengganggu kemampuan Koperasi memenuhi kewajiban kepada Anggota, kreditor, pekerja, dan pihak lain. Pemberian modal juga wajib memperhatikan perizinan, ketentuan sektor usaha, perpajakan, dan ketentuan hukum terkait.
9).Pengurus, Pengawas, dan pihak yang memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dan tidak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan pribadinya. Seluruh keputusan, analisis, persetujuan, perjanjian, jaminan, pencairan, dan pembayaran wajib didokumentasikan.

BAB XIII
SANKSI DAN PERSELISIHAN
Pasal 39
Sanksi
Pelanggaran dapat dikenai teguran, pembatasan layanan tertentu, kewajiban pemulihan kerugian, atau pemberhentian keanggotaan. Sanksi harus proporsional, berdasarkan bukti, dan memberi kesempatan pembelaan. Tata cara diatur dalam ART.

Pasal 40
Perselisihan
Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah, kemudian dapat ditempuh mediasi atau jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 41
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan AD dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Perubahan yang diwajibkan oleh hukum untuk dibuat dengan akta notaris dan memperoleh pengesahan Menteri wajib diproses melalui NPAK dan sistem administrasi badan hukum.

BAB XV
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 42
Keadaan Kahar
1).Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kendali dan kemampuan wajar Koperasi yang secara langsung menghambat atau menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban atau kegiatan Koperasi.
2).Keadaan kahar dapat meliputi bencana alam, kebakaran besar, wabah atau pandemi, perang, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan berskala luas, gangguan infrastruktur atau sistem elektronik yang meluas, serta kebijakan atau tindakan pemerintah yang secara langsung menghalangi kegiatan Koperasi.
3).Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengurus sesegera mungkin, disertai uraian kejadian, dampak, dan bukti yang tersedia. Pengurus mendokumentasikan kejadian dan melaporkannya kepada Rapat Anggota apabila berdampak material.
4).Koperasi wajib melakukan langkah yang wajar untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan dampak keadaan kahar, termasuk mengamankan anggota, aset, data, dokumen, serta keberlangsungan layanan penting.
5).Selama keadaan kahar berlangsung, kewajiban yang secara langsung terhalang dapat ditunda sepanjang diperlukan dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta perjanjian terkait. Keadaan kahar tidak menghapus kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum peristiwa tersebut, kecuali disepakati lain atau ditentukan hukum.
6).Keadaan kahar tidak dengan sendirinya menghapus utang, hak anggota, tanggung jawab Pengurus, atau membubarkan Koperasi. Penyesuaian kegiatan, anggaran, dan kewajiban material harus diputuskan sesuai kewenangan dalam AD/ART dan peraturan perundang-undangan.
7).Apabila keadaan kahar berlangsung berkepanjangan dan Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan secara berkelanjutan, Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota untuk menentukan langkah pemulihan, restrukturisasi, penghentian sementara, atau usulan pembubaran sesuai hukum.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 43
Pembubaran
1).Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau keputusan Pemerintah sesuai alasan dan tata cara peraturan perundang-undangan.
2).Pembubaran diikuti penyelesaian hak dan kewajiban oleh tim penyelesai. Sisa kekayaan setelah kewajiban diselesaikan ditangani sesuai hukum dan keputusan Rapat Anggota yang sah.

Pasal 44
Likuidasi dan Penyelesaian Kekayaan
1).Sejak keputusan pembubaran berlaku, dilakukan penyelesaian atau likuidasi oleh likuidator/tim penyelesai yang ditetapkan sesuai keputusan Rapat Anggota atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2).Likuidator melakukan inventarisasi dan pengamanan seluruh aset, kewajiban, piutang, utang, dokumen, kontrak, serta perkara Koperasi; memberitahukan pembubaran kepada pihak terkait; menagih piutang; dan menyelesaikan kewajiban kepada kreditor sesuai urutan dan ketentuan hukum.
3).Aset Koperasi dapat diuangkan atau dialihkan secara sah untuk membayar biaya penyelesaian dan kewajiban Koperasi. Transaksi likuidasi wajib didukung penilaian atau dasar harga yang wajar, bukti transaksi, pembukuan, dan laporan pertanggungjawaban.
4).Setelah kewajiban kepada kreditor dan biaya likuidasi diselesaikan, sisa kekayaan diselesaikan sesuai AD/ART, keputusan Rapat Anggota, hak anggota yang sah, dan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan, hibah, aset terikat, atau kekayaan yang penggunaannya dibatasi wajib diperlakukan sesuai ketentuan sumber dananya.
5).Likuidator menyusun laporan akhir likuidasi dan menyampaikannya kepada Rapat Anggota atau pihak berwenang. Penutupan administrasi, perpajakan, rekening, perizinan, dan pemberitahuan/pencatatan pembubaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6).Pengurus, Pengawas, dan/atau anggota tidak boleh membagikan aset atau sisa kekayaan sebelum hak kreditor dan kewajiban Koperasi diselesaikan. Tanggung jawab pribadi hanya timbul sesuai dasar hukum dan pembuktian yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Hal yang Belum Diatur
Hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga , peraturan khusus, dan keputusan Rapat Anggota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
Mulai Berlaku
Anggaran Dasar ini disepakati dalam Rapat Pendirian/Rapat Anggota tanggal 2 Agustus 2026 di Pandeglang dan berlaku sesuai ketentuan pengesahan badan hukum.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 02 Agustus 2026
KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA
MAUMERE SINAR NIAGA